Keberhasilan KPK membongkar kasus suap dalam alih fungsi hutan lindung Bintan, Kepulauan Riau dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ternyata adalah kasus kecil saja. Menurut Siti Maemunah, Koordinator Nasional Jatam, KPK juga perlu memeriksa adanya indikasi skandal alih fungsi hutan pada masa pemerintahan Megawati. ”Tahun 2004 terjadi skandal alih fungsi hutan lindung yang melibatkan fraksi-fraksi DPR RI paling berkuasa saat itu, presiden, 3 menteri dan 13 perusahaan tambang skala besar. Dan skandal ini tak tersentuh hingga saat ini,” ungkap Siti dalam siaran press Jatam (16/07/2008). Read the rest of this entry »





